Elemen- Elemen dan Lingkup Organisasi Sektor Publik







Elemen- Elemen dan Lingkup Organisasi Sektor Publik
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Elemen- Elemen dan Lingkup Organisasi Sektor Publik
sumber : GOOGLE



Reguasi publik merupakan ketentuan yang harus dijalani dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya.

Tahapan organisasi selalu terjadi di semua organisasi publik. Rangkaian proses tersebut antara lain perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik. Pada masing-masing tahapan tersebut, isu dan permasalahan sering kali melingkupi, baik terkait secara fungsional maupun prosedural, hingga tataran pelaksanaannya. 

  1. Dalam penyusunan regulasi public, bagian pendahuluan berisi tentang… Permasalahan atau tujuan yang ingin dicapai.
  2. Suatu permasalahan diatur agar.. Ada berbagai isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi public.
  3. Permasalahan dan misi berkaitan erat dengan Aspirasi masyarakat
  4. Peran regulasi public pada siklus akuntansi sektor public ini sangat besar karena.. Menjadi dasar pendukung utama bagi berhasil tidaknya perjalanan siklus akuntansi sektor publik
  5. Pada masing-masing tahapan penyusunan regulasi public, isu dan permasalahan biasanya meliputi.. Tataran fungsional dan procedural sampai aturan pelaksanaan sehingga hasil akhir masing-masing tajap dapat dipengaruhi.
  6. Secara sederhana, draf regulasi public tidak harus dapat menjelaskan informasi berikut ini.. Kewenangan yang diberikan padanya dan perlu tidaknya dipisahkan antara organ pelaksanaan peraturan dan organ yang menetapkan sanksi atas ketidakpatuhan
  7. Rumusan permasalahan dalam masyrakat akan berikisar pada.. Siapa yang berperilaku bermasalah.
  8. Berikut ini bukan satu dari tiga tahap penting pembahasan draf reguasi publik… Masyarakat
  9. Public hearing adalah.. Pengumpulan pendapat masyrakat
  10. Perjalanan akhir dari perencanaan sebuah drag regulasi public adalah tahapan pengesahan yang dilakukan dalam bentuk.. Penandatangan naskah oleh pihak organisasi public (pimpinan organisasi)
  11. Produk-produk hukum yang seperti apa yang bisa di-review? Produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legisatif, ataupun yudikatif dihadapan konstitusi yang berlaku.
  12. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislative (legislative acts) dan cabang kekuasaan eksekutif (executive acts) adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip.. Chech and balances berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan ( sepration of power )
  13. Dalam PerMA Nomor 1 Tahun 1999 disebutkan bahwa bila dalam 90 hari setelah putusan diberikan pada tergugat atau kepada badan /pejabat TUN dan mereka tidak melaksanakan kewajibannya, maka.. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud batal demi hukum
  14. Segala peraturan atau kelengkapan dari peraturan yang diputuskan tidak konstitusional kehilangan pengaruhnya sejak… Hari putusan tersebut dibuat dan dapat diberikan kewenangan bagi MA ataupun MK
  15. Banyak regulasi public di Indonesia yang tersusun sangat bagus untuk tujuan kesejahteraan publik. Namun, banyak di antaranya tidak dapat diaplikasikan dalam masyarakat bawah karena… Regulasi tersebut tidak menjelaskan atau tidak diserta dengan regulasi lain yang membahas secara lebih teknik bagaimana implementasi dari regulasi tersebut..
  16.       Pemeriksaan bukan terdiri atas… Pemeriksaan incidental
  17. Penentua objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan wakt dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan menjadi kewenangan.. BPK
  18. Perencanaan pembangunan nasional tidak dimaksudkan menghasilkan.. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Tahunan
  19. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, yaitu dalam tataran.. Urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerinta pusat oleh undang-undang, urusan partai politik, urusan pemerintah daerah
  20. Untuk organisasi nirlaba, IAI menerbitkan.. Pernyataan Standar Akuntansi Keungan Nomor 45 ( PSAK No 45) tentang organisasi nirlaba, PSAK no 40 dan press release.